:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2972284/original/035160900_1574218221-DJI_0146.JPG.jpeg)
Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan meninjau potensi efisiensi dalam operasional perusahaan pelat merah, termasuk pemangkasan biaya perjalanan dinas hingga pengurangan jumlah komisaris di BUMN.
Erick menyampaikan bahwa hal tersebut akan dibahas bersama Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani. Ia berharap setiap tinjauan (review) yang dilakukan dapat meningkatkan efisiensi kinerja BUMN.
“Malam ini saya juga akan berdiskusi dengan Pak Rosan, apakah memungkinkan kita melakukan review operasional BUMN agar lebih efisien,” ujar Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Ia membuka kemungkinan pemangkasan biaya perjalanan dinas dan pengurangan jumlah komisaris BUMN. Langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan efisiensi.
“Kita sedang diskusi, apakah soal perjalanan dinas atau jumlah komisaris. Semua akan dibicarakan, sesuai arahan Bapak Presiden untuk efisiensi,” tambahnya.
Realokasi Anggaran
Erick menegaskan bahwa efisiensi tidak berarti menurunkan dampak ekonomi. Sebaliknya, efisiensi dimaknai sebagai relokasi anggaran agar lebih tepat guna. Ia memastikan bahwa dampak ekonominya tetap bisa dirasakan secara positif.
“Kita harap efisiensi ini tidak lantas dianggap sebagai penurunan kinerja ekonomi. Ini hanya pergeseran alokasi anggaran. Beri kesempatan pemerintah untuk melakukan penyesuaian tersebut, tentu akan tetap ada proses review,” jelas Erick.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah meminta agar jumlah komisaris di bank-bank BUMN, khususnya Himbara, dikurangi sebagai bagian dari upaya efisiensi.
“Arahan Bapak Presiden terkait efisiensi juga sudah kita jalankan, misalnya pengurangan jumlah komisaris di bank-bank Himbara,” kata Erick.
Permintaan Prabowo Subianto
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5205457/original/027926700_1746084318-20250501-Prabowo_Hari_Buruh-ANG_10.jpg)
… Selengkapnya
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar jumlah komisaris di BUMN sektor perbankan dirampingkan. Selain itu, posisi komisaris diharapkan diisi oleh tokoh-tokoh profesional.
“Terkait struktur manajemen BUMN perbankan, arahan Bapak Presiden adalah agar jumlah komisarisnya lebih ringkas dan diisi oleh kalangan profesional,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai rapat bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025).
Perkuat Manajemen BUMN
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5167102/original/009661500_1742306811-cdacf437-a867-44a0-8f7f-1cd7ef219f5b.jpg)
… Selengkapnya
Airlangga menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan memperkuat manajemen BUMN. Ia mencatat bahwa respons pasar terhadap komposisi komisaris dan direksi baru di Bank Mandiri dan BRI yang lebih ramping cukup positif.
“Pasar melihat bahwa struktur baru Bank Mandiri dan BRI diterima dengan baik, baik dari sisi jumlah direksi maupun komisaris,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa struktur tersebut tetap akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank. Komposisi komisaris juga akan tetap mencakup unsur dari kementerian teknis terkait.
“Misalnya, ada yang mewakili kementerian teknis, Kementerian Keuangan, atau untuk BRI, unsur dari kementerian yang menangani UMKM,” pungkas Airlangga.