:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5168620/original/042377400_1742453985-IMG-20250320-WA0007.jpg)
Liputan6.com, Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan peran strategis usaha jasa boga, alias pengusaha katering dalam pengembangan UMKM. Lantaran sebagian besar pelaku industri jasa boga merupakan pengusaha UMKM.
Maman mengatakan, perkembangan industri jasa boga berperan signifikan terhadap penguatan UMKM.
Oleh karena itu, ia mendorong agar pengusaha katering memanfaatkan ruang kemudahan yang ditawarkan pemerintah. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
“Ini adalah kesempatan bagi pengusaha UMKM di bidang jasa boga untuk memanfaatkan ruang affirmative action dalam PP Nomor 7 tahun 2021,” ujar Maman Abdurrahman dalam keterangan tertulis, Kamis (1/5/2025).
Ia mengklaim fokus pemerintah terhadap usaha jasa boga sangat tinggi. Dengan pertimbangan, pada 2023 jumlah usaha penyediaan makanan dan minuman mencapai 4,85 juta usaha, atau meningkat sekitar 21 persen dibandingkan pada 2016.
“Berdasarkan data BPS pada 2024, bidang jasa boga menyerap tenaga kerja hingga 9,8 juta orang dan nilai penjualan mencapai Rp 998,3 triliun,” terangnya.
Menurut dia, data tersebut membuktikan industri jasa boga sangatlah strategis dan penting. Sehingga Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) perlu berkolaborasi dengan banyak pihak. Termasuk pemerintah, agar bisa memberikan kontribusi yang semakin optimal bagi perkembangan UMKM kuliner.
Kementerian UMKM sendiri telah menginisiasi kerja sama dengan APJI melalui penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) dalam rangka pengembangan UMKM bidang jasa boga.
Nota Kesepahaman tersebut mencakup beberapa bidang kerja sama, di antaranya peningkatan kapasitas sumber daya UMKM jasa boga, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan serta pengembangan kewirausahaan bagi UMKM jasa boga.
Kemudian, pemanfaatan jejaring dalam perluasan pasar UMKM jasa boga, berbagi pakai data dan/atau pemanfaatan informasi, serta sosialisasi, edukasi, dan publikasi kegiatan.
Ketua Umum APJI Tashya Megananda Yukki menyebut, salah satu program terkait pemberdayaan UMKM terus dilakukan pihaknya, antara lain melalui APJI Mart.
“APJI Mart merupakan wadah bagi UMKM anggota APJI untuk mempromosikan produk dan layanan baik di skala nasional maupun internasional,” kata Tashya.
Menteri Maman Minta Lembaga Penyalur Tingkatkan Kualitas Penyaluran KUR
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5168621/original/027297700_1742454002-IMG-20250320-WA0006.jpg)
… Selengkapnya
Sebelumnya, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Deputi Bidang Usaha Mikro menandatangani Perjanjian Kerja sama Pembiayaan (PKP) Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 dengan 46 lembaga penyalur dan 2 lembaga penjamin.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menekankan agar lembaga penyalur senantiasa memperhatikan aspek kualitas dalam penyaluran KUR kepada pengusaha UMKM.
“Jadi saya meminta kepada para lembaga penyalur untuk memperhatikan aspek kualitas. Sedangkan pemerintah, guna memastikan kesiapan pengusaha UMKM untuk mengakses pembiayaan, akan memperkuat legalitas usaha mulai dari penerbitan NIB hingga sertifikasi halal,” kata Maman di Kantor Kementerian UMKM Jakarta, dikutip Sabtu (26/4/2025).
Maman mendorong pengusaha UMKM agar terhubung ke dalam rantai pasok melalui klasterisasi dan holding UMKM, hingga perluasan pemasaran dengan cara business matching dan digitalisasi.
“Karena kami sadar sekali pada saat penyaluran KUR ini yang kita dorong salah satunya adalah untuk meningkatkan kinerja sektor produksi dan diharapkan ada multiplier effect secara masif dan optimal terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar nasabah KUR,” jelasnya.
Selain itu, dia meminta agar para penyalur KUR untuk melakukan pendampingan terhadap pengusaha UMKM hingga menerapkan digitalisasi/modernisasi dalam sistem perbankan untuk menekan NPL (Non Performing Loan).
“Dari margin atau keuntungan bisa dialokasikan sedikit untuk pendampingan, kami yakin ini bisa menekan NPL. Yang kedua, terapkan digitalisasi atau modernisasi. Jadi diharapkan target pemerintah dan perbankan bisa tercapai,” imbuhnya.
Kementerian UMKM mencatat, realisasi penyaluran KUR per 21 April 2025 kini mencapai total penyaluran sebesar Rp76,49 triliun atau 25,49% dari target.
KUR tersebut diberikan kepada 1.352.024 debitur atau 38,5% dari target, dan disalurkan ke sektor produksi sebesar Rp45,33 triliun atau 59,2% dari total penyaluran.
Menteri Maman Siapkan Gugus Tugas Penyaluran KUR UMKM
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5054736/original/007210600_1734419905-8bd6d0a2-0e08-4744-b916-300008009aa3.jpeg)
… Selengkapnya
Menteri Maman menambahkan, dalam upaya mendorong peningkatan kualitas penyaluran KUR 2025, Kementerian UMKM sedang menyusun Keputusan Menteri terkait Tim Akselerasi Kualitas Penyaluran KUR, yang terdiri dari Deputi Bidang Usaha Mikro, Deputi Bidang Usaha Kecil, Deputi Bidang Usaha Menengah, dan Deputi Bidang Kewirausahaan.
“Nantinya untuk KUR hingga Rp100 juta akan di tangani oleh Deputi Usaha Mikro, sedangkan untuk Deputi Usaha Kecil, KUR hingga Rp500 juta dan untuk KUR Klaster Rp500 juta akan ditangani oleh Deputi Usaha Menengah,” terangnya.
Melalui Kepmen ini, Maman mengharapkan dapat dirumuskan starategi pembinaan dan peningkatan penyaluran KUR yang berkualitas dan tepat sasaran, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan KUR kecil dan KUR klaster agar lebih optimal.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4995048/original/088256300_1730975735-Infografis_SQ_Efek_Donald_Trump_Menang_Pilpres_AS_ke_Perekonomian_Global.jpg)
… Selengkapnya